Waspada Penipuan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Jangan Sampai Jadi Korban!

Eksplora.id - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah memang sangat membantu pekerja berpenghasilan rendah, terutama di masa sulit ekonomi. Namun sayangnya, situasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok BSU.

Belakangan ini, beredar pesan melalui WhatsApp, SMS, dan media sosial yang menginformasikan penerima BSU harus segera mengisi data pribadi atau membayar sejumlah uang untuk mencairkan bantuan. Padahal, semua itu adalah modus penipuan.

Modus Penipuan yang Harus Diwaspadai

Pelaku biasanya mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, atau bank penyalur resmi. Berikut beberapa modus yang sering digunakan:

1. Pesan WhatsApp atau SMS palsu
   Pelaku mengirimkan pesan berisi link dengan embel-embel “Cek penerima BSU” atau “Segera klaim dana bantuan upah Anda”. Link tersebut biasanya mengarah ke situs palsu yang mirip dengan situs resmi pemerintah.

2. Website tiruan dengan tampilan meyakinkan
   Situs penipu sering kali memiliki alamat domain mirip situs asli, seperti kemnaker-go.id (padahal yang resmi adalah kemnaker.go.id). Di situs tersebut korban diminta mengisi NIK, nomor rekening, bahkan OTP dari bank.

3. Permintaan transfer dana
   Modus lain, korban diminta membayar “biaya administrasi” agar dana BSU bisa segera cair. Ini jelas tidak benar — karena semua bantuan pemerintah diberikan gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

4. Surat atau dokumen palsu
   Ada juga pelaku yang mengirim surat resmi palsu menggunakan logo instansi pemerintah dan tanda tangan fiktif untuk meyakinkan korban.

Fakta Resmi tentang Penyaluran BSU

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa penyaluran BSU hanya dilakukan melalui rekening resmi bank Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Mandiri) dan tanpa perantara individu atau lembaga lain.

Cek status penerima BSU hanya dapat dilakukan di situs resmi:

• ???? https://bsu.kemnaker.go.id

• ???? https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Tidak ada jalur cepat, tidak ada biaya tambahan, dan tidak ada kewajiban untuk mengisi data melalui link yang mencurigakan.

Tips Aman Agar Tidak Tertipu

Agar terhindar dari penipuan berkedok bantuan pemerintah, berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

1. Periksa alamat situs dengan teliti.
Pastikan domain berakhiran .go.id untuk situs pemerintah. Jangan pernah membuka link mencurigakan dari pesan pribadi.

2. Jangan berikan data pribadi sembarangan.
NIK, nomor rekening, OTP, dan data pribadi lainnya tidak boleh dibagikan kecuali melalui situs resmi.

3. Laporkan ke pihak berwenang.
Jika menerima pesan mencurigakan, laporkan ke [email protected] atau ke cybercrime.polri.go.id.

4. Edukasi rekan kerja dan keluarga.
Banyak korban berasal dari kalangan pekerja yang tidak paham digital. Beri tahu mereka tentang modus penipuan yang sedang marak.

5. Cek informasi resmi di media sosial Kemnaker.
Ikuti akun resmi seperti Instagram @kemnaker, Twitter @kemnakerRI, dan Facebook Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk informasi terbaru.

Penipuan Digital Kian Canggih

Kemnaker dan Bareskrim Polri mencatat bahwa modus penipuan bantuan sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kini memanfaatkan teknologi deepfake, situs tiruan, dan pesan berantai otomatis (bot) untuk mengelabui korban.

Kasus terbaru menunjukkan, beberapa korban kehilangan jutaan rupiah setelah tanpa sadar memberikan data login mobile banking kepada pelaku.

Masyarakat perlu lebih waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk tawaran bantuan yang mengatasnamakan pemerintah.
Ingat — pemerintah tidak pernah meminta biaya atau data pribadi melalui pesan pribadi atau tautan tidak resmi.

Cek selalu di sumber resmi sebelum mengambil tindakan apa pun. Jangan sampai niat mendapat bantuan justru berujung kehilangan uang.***

Baca juga artikel lainnya :

pemerintah-bangun-70000-rumah-subsidi-untuk-guru-nakes-dan-nelayan