Kandidat PM Thailand Usulkan Poliandri Jelang Pemilu 2026, Picu Perdebatan Publik

Jelang Pemilu Thailand 2026, kandidat PM Mongkolkit Suksintharanont mengusulkan legalisasi poliandri. Wacana kesetaraan gender ini memicu pro dan kontra luas di publik.

Jan 22, 2026 - 23:10
 0  0
Kandidat PM Thailand Usulkan Poliandri Jelang Pemilu 2026, Picu Perdebatan Publik
Sumber foto : Instagram

Eksplora.id - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum Thailand yang dijadwalkan pada 8 Februari 2026, wacana kontroversial mencuat dari salah satu kandidat perdana menteri. Mongkolkit Suksintharanont, tokoh politik sekaligus kandidat PM dari Partai Alternatif Thailand, mengusulkan legalisasi praktik poliandri, yakni sistem pernikahan yang memungkinkan seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu pria.

Usulan ini disampaikan Mongkolkit melalui media sosial, Selasa (13/01/2026). Dalam pernyataannya, ia menyebut perempuan seharusnya diperbolehkan menikah dengan hingga empat pria sekaligus, selama seluruh pihak yang terlibat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela.

Dalih Kesetaraan Gender dalam Pernikahan

Mongkolkit menilai gagasan tersebut sebagai bentuk penerapan kesetaraan gender yang lebih adil dalam institusi pernikahan. Ia menganalogikan usulannya dengan ketentuan dalam hukum Islam yang memperbolehkan laki-laki memiliki hingga empat istri dalam kondisi tertentu.

Menurutnya, jika sistem hukum dan budaya dapat menerima praktik poligami bagi laki-laki, maka perempuan juga seharusnya mendapatkan hak serupa sebagai wujud keadilan gender. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan bertujuan memprovokasi, melainkan membuka diskusi tentang konsep kesetaraan yang selama ini dianggap timpang.

Reaksi Publik: Antara Progresif dan Sensasional

Tak butuh waktu lama, pernyataan Mongkolkit langsung memicu perdebatan luas di Thailand. Ribuan komentar membanjiri unggahannya di media sosial, dengan jumlah interaksi mencapai lebih dari 5.500 respons dalam waktu singkat.

Sebagian kecil masyarakat menilai usulan tersebut sebagai gagasan progresif yang berani menantang norma lama dan membuka ruang diskusi baru tentang hak perempuan. Namun, mayoritas publik justru menganggap ide tersebut terlalu ekstrem dan cenderung sensasional, apalagi disampaikan di tengah momentum kampanye politik menjelang pemilu.

Banyak pengamat menilai wacana poliandri ini lebih berpotensi menjadi strategi pencitraan untuk menarik perhatian pemilih ketimbang solusi nyata terhadap persoalan sosial di Thailand.

Rekam Jejak Ide Kontroversial Mongkolkit

Mongkolkit Suksintharanont memang dikenal sebagai figur politik yang kerap melontarkan gagasan di luar arus utama. Sebelumnya, ia pernah mengusulkan pengembangan senjata nuklir nasional, pembentukan angkatan luar angkasa Thailand, hingga kewajiban olahraga harian bagi pekerja sebagai syarat kenaikan gaji.

Ia juga sempat mengajukan ide pemberian insentif finansial bagi perempuan yang bersedia memiliki anak, sebagai upaya mengatasi krisis penurunan angka kelahiran. Rangkaian gagasan tersebut membuat sosok Mongkolkit kerap menjadi sorotan, baik sebagai politisi visioner maupun tokoh kontroversial.

Pemilu Thailand 2026 dan Dinamika Politik

Situasi politik Thailand sendiri tengah berada dalam fase panas. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul secara resmi membubarkan parlemen pada 11 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan hukum, pemilihan umum harus digelar dalam kurun waktu 45 hingga 60 hari setelah pembubaran parlemen, sehingga tanggal 8 Februari 2026 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara.

Di tengah ketatnya persaingan politik, berbagai isu sensitif mulai bermunculan sebagai bahan kampanye. Wacana poliandri yang dilontarkan Mongkolkit menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan karena menyentuh ranah hukum perkawinan, budaya, dan nilai sosial masyarakat Thailand.

Antara Daya Tarik dan Risiko Politik

Hingga kini, Mongkolkit belum memaparkan secara rinci bagaimana mekanisme hukum, administratif, maupun sosial dari penerapan poliandri jika usulannya benar-benar direalisasikan. Meski demikian, gagasan ini telah membuka diskusi serius mengenai batasan kesetaraan gender dan reformasi hukum keluarga di Thailand.

Publik kini menunggu, apakah ide unik tersebut mampu menarik simpati pemilih dan mendongkrak elektabilitas Mongkolkit, atau justru menjadi bumerang yang merugikan langkah politiknya dalam pemilu mendatang. Satu hal yang pasti, pernyataan ini telah berhasil menempatkan namanya kembali di pusat perhatian nasional.**DS

Baca juga artikel lainnya :

rupiah-melemah-terhadap-baht-thailand-tekanan-mata-uang-regional-kian-terlihat