Skema Kredit Himbara untuk Pembangunan Dapur MBG, Ini Penjelasan Lengkapnya
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut pembangunan dapur MBG atau SPPG bisa dibiayai kredit Himbara. Ini skema pembiayaannya.
Eksplora.id - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Pemerintah membuka peluang pembiayaan melalui skema kredit perbankan yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur dapur MBG di berbagai daerah sekaligus mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat.
Menurut Rosan, kebutuhan dapur MBG sangat besar seiring target program nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Jika hanya mengandalkan APBN dan APBD, pembangunan dapur akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, pembiayaan kredit menjadi alternatif strategis agar program berjalan cepat, merata, dan berkelanjutan.
Peran Himbara dalam Pembiayaan Dapur MBG
Dalam skema yang disiapkan, bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN berperan sebagai penyalur kredit. Pembiayaan ini ditujukan bagi pihak yang membangun dan mengelola dapur MBG, baik koperasi, BUMDes, UMKM, yayasan, maupun mitra swasta yang ditunjuk pemerintah.
Rosan menjelaskan bahwa pembiayaan kredit ini dirancang sebagai kredit produktif, bukan bantuan hibah. Artinya, dapur MBG diposisikan sebagai unit usaha jasa penyedia makanan bergizi yang memiliki arus kas jelas dan berkelanjutan. Dengan skema tersebut, bank memiliki dasar yang kuat untuk menilai kelayakan usaha sekaligus memitigasi risiko kredit.
Bagaimana Skema Kreditnya Bekerja
Skema pembiayaan dapur MBG melalui Himbara umumnya mencakup kebutuhan pembangunan fisik dapur, pengadaan peralatan masak, penyimpanan bahan pangan, hingga modal kerja awal. Plafon kredit disesuaikan dengan skala dapur dan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Sumber pengembalian kredit berasal dari pembayaran jasa penyediaan makanan yang dananya dialokasikan pemerintah dalam program MBG. Dengan kata lain, dapur MBG memiliki kontrak atau kepastian permintaan dari pemerintah, sehingga pendapatan bersifat rutin dan dapat diproyeksikan. Inilah yang menjadi kunci kelayakan pembiayaan di mata perbankan.
Selain itu, tenor kredit dirancang menyesuaikan kemampuan arus kas pengelola dapur, dengan bunga yang kompetitif sesuai kebijakan pembiayaan sektor prioritas. Pemerintah juga membuka peluang adanya penjaminan kredit untuk memperkecil risiko, sehingga pelaku usaha kecil tetap dapat mengakses pembiayaan meski tidak memiliki agunan besar.
Dampak bagi UMKM dan Ekonomi Lokal
Rosan menekankan bahwa skema kredit ini bukan hanya soal membangun dapur, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru. Dapur MBG akan menyerap tenaga kerja lokal, menggandeng petani, peternak, dan pemasok bahan pangan di sekitar wilayah operasional. Dengan demikian, efek penggandanya diharapkan signifikan bagi perekonomian daerah.
Bagi UMKM dan koperasi, skema ini membuka peluang naik kelas. Mereka tidak lagi hanya menjadi pelaku usaha kecil, tetapi bagian dari rantai pasok program nasional dengan pendapatan relatif stabil. Bank pun mendapatkan portofolio pembiayaan produktif yang sehat karena didukung program pemerintah.
Pengawasan dan Keberlanjutan Program
Meski menggunakan skema kredit, Rosan menegaskan bahwa tata kelola tetap menjadi prioritas. Pengelolaan dapur MBG harus memenuhi standar gizi, kebersihan, dan akuntabilitas keuangan. Bank penyalur kredit akan melakukan pemantauan usaha, sementara pemerintah memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
Dengan pendekatan ini, pembangunan dapur MBG diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi. Skema kredit Himbara menjadi jembatan antara kepentingan sosial dan prinsip bisnis yang sehat.
Rosan optimistis, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha akan membuat program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif. “Kalau semua hanya menunggu anggaran negara, prosesnya bisa lama. Dengan pembiayaan kredit, kita bisa bergerak lebih cepat, lebih luas, dan tetap bertanggung jawab,” ujarnya.**
Baca juga artikel lainnya :
