Warga Inggris Rela Bayar Pajak 40% dari Penghasilan

Eksplora.id - Pajak sering menjadi topik yang menimbulkan pro dan kontra di berbagai negara. Salah satu perbandingan yang menarik adalah antara Inggris dan Indonesia. Meskipun pajak di Inggris tergolong tinggi, masyarakatnya cenderung rela membayar. Sebaliknya, masyarakat Indonesia sering kali menganggap pajak adalah beban, dan tingkat kepatuhannya masih memerlukan banyak pembenahan. Apa yang membedakan? Berikut adalah beberapa faktor utama.

1. Transparansi Melalui Sistem Digital

Pemerintah Inggris telah menciptakan sistem digital yang memungkinkan publik mengakses data tentang anggaran alokasi pendapatan negara dari pajak. Informasi ini tersedia secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui ke mana uang mereka tersalurkan. Sebagai contoh, warga Inggris dapat melihat rincian anggaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor lainnya. Transparansi semacam ini menciptakan rasa percaya, karena masyarakat merasa uang pajak mereka benar-benar berguna untuk kepentingan umum. Di Indonesia, meskipun upaya digitalisasi sudah mulai diterapkan melalui platform seperti DJP Online, sistem yang transparan dan mudah diakses publik masih perlu ditingkatkan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

2. Manfaat Nyata Pajak untuk Masyarakat

Masyarakat Inggris merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Salah satu contoh paling menonjol adalah pelayanan kesehatan gratis melalui NHS (National Health Service). Layanan ini memastikan setiap warga negara mendapatkan akses ke dokter, rumah sakit, dan pengobatan tertentu tanpa biaya tambahan. Kesehatan adalah hak dasar yang harus terpenuhi dengan baik oleh pemerintah Inggris melalui anggaran pajak. Selain itu, pendidikan gratis dari lahir hingga sekolah menengah atas, termasuk subsidi untuk universitas, membuat sistem pendidikan Inggris sangat inklusif. Jika ada anak yang tidak sekolah tanpa alasan jelas, orang tua bisa menghadapi tindakan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan pendidikan untuk semua. Di Indonesia, manfaat pajak terkadang tidak terasa langsung oleh masyarakat. Program seperti BPJS Kesehatan dan subsidi pendidikan sudah mulai memberikan manfaat, tetapi masih perlu peningkatan kualitas dan cakupan layanan agar masyarakat lebih merasakan imbal balik yang nyata dari pajak yang mereka bayarkan.

3. Infrastruktur Berkualitas dan Fasilitas Umum

Di Inggris, uang pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas seperti jalan, taman bermain, dan perpustakaan gratis. Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, di Indonesia, pembangunan infrastruktur sering kali terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang perlu diatasi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama.

4. Kepercayaan terhadap Pemerintah

Transparansi dan manfaat nyata membuat masyarakat Inggris percaya bahwa pemerintah benar-benar mengelola pajak dengan baik untuk kepentingan bersama. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun budaya patuh pajak. Sementara itu, peningkatan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan pajak dapat melalui langkah-langkah strategis, seperti pelaporan hasil pembangunan yang lebih terbuka dan kampanye edukasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

5. Tingkat Ekonomi dan Kesadaran Pajak

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Mayoritas penduduk Inggris memiliki pendapatan yang mencukupi, sehingga pembayaran pajak tidak terlalu memberatkan. Sebagai contoh, rata-rata gaji tahunan masyarakat Inggris pada tahun 2023 adalah sekitar £33.000 (sekitar Rp 630 juta), sementara pajak penghasilan sekitar 20% untuk pendapatan hingga £50.270 (sekitar Rp 960 juta) dan 40% untuk pendapatan di atas itu. Meskipun pajak ini cukup tinggi, masyarakat merasakan manfaat nyata yang membuat mereka rela membayarnya. Sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja pada sektor informal, sementara menerapkan mekanisme perpajakan masih terasa sulit. Selain itu, rata-rata gaji tahunan Indonesia jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp 60 juta hingga Rp 70 juta. Dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah, pajak  sering kali terasa sebagai beban tambahan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui program edukasi, terutama pada kalangan anak muda dan pelaku usaha kecil.

6. Solusi untuk Indonesia

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa langkah yang meliputi:

• Peningkatan transparansi anggaran: Menyediakan platform digital yang lebih informatif dan kemudahan akses oleh publik.
• Memberikan manfaat langsung: Memperluas cakupan layanan publik yang didanai pajak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah terpencil.
• Kampanye edukasi pajak: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak melalui media massa, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan.
• Insentif bagi wajib pajak patuh: Memberikan penghargaan atau insentif khusus bagi individu atau perusahaan yang memiliki catatan pajak yang baik.

Rasanya kurang adil jika hanya membandingkan pajak tanpa mempertimbangkan transparansi dan manfaat yang dirasakan rakyat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan budaya pajak yang lebih sehat. Kepercayaan, transparansi, dan manfaat nyata adalah kunci keberhasilan. Jika masyarakat merasa bahwa pajak mereka benar-benar berguna untuk kemajuan bersama, maka kepatuhan pajak bukan lagi menjadi beban, melainkan menerima tanggung jawab dengan sukarela. Indonesia dapat belajar dari Inggris untuk membangun sistem perpajakan yang tidak hanya efektif tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warganya.