Desakan Boikot Menguat, Netizen Minta ASEAN Bertindak Tegas terhadap Kamboja, Laos, dan Myanmar

Eksplora.id - Gelombang kemarahan publik di media sosial terus meningkat dan kini mengarah langsung kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Warganet dari berbagai negara mendesak organisasi regional tersebut untuk mengambil tindakan tegas, bahkan menyerukan opsi boikot, terhadap Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Ketiga negara itu dituding telah menjadi markas utama kejahatan transnasional, mulai dari judi online ilegal berskala besar, jaringan penipuan siber lintas negara, hingga praktik perdagangan manusia yang berkedok lowongan kerja (loker) palsu.

Tuduhan Markas Kejahatan Terorganisir

Dalam berbagai laporan investigatif dan pengakuan korban, wilayah perbatasan Kamboja, Laos, dan Myanmar disebut-sebut menjadi lokasi operasional sindikat kriminal internasional. Kejahatan yang marak terjadi meliputi:

• Judi online ilegal dengan target pasar Asia Tenggara

• Penipuan online seperti scam investasi, romance scam, dan call center palsu

• Perdagangan manusia, terutama korban yang direkrut lewat iklan kerja fiktif

• Kejahatan siber dengan jaringan lintas negara

Banyak korban mengaku direkrut secara ilegal, disekap, dipaksa bekerja, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis jika tidak memenuhi target penipuan.

Korban dari Berbagai Negara ASEAN

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada satu negara. Korban berasal dari berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, hingga Malaysia. Hal inilah yang membuat kemarahan publik semakin meluas dan menilai persoalan ini bukan lagi isu domestik, melainkan ancaman regional.

Netizen menilai lemahnya penegakan hukum dan dugaan pembiaran di wilayah-wilayah tersebut telah mencoreng citra ASEAN sebagai kawasan yang aman, stabil, dan beradab.

Media Sosial Jadi Ruang Tekanan Publik

Tagar dan unggahan bernada kritik terhadap ASEAN ramai bermunculan. Banyak warganet mempertanyakan komitmen ASEAN dalam menangani kejahatan lintas batas yang jelas-jelas merugikan jutaan orang.

“Kalau dibiarkan, ASEAN seperti melindungi mafia,” tulis salah satu pengguna media sosial yang unggahannya viral.

Desakan yang muncul tidak hanya berupa kecaman moral, tetapi juga tuntutan konkret, seperti:

• Sanksi diplomatik

• Pembatasan kerja sama regional

• Tekanan ekonomi

• Investigasi bersama lintas negara

ASEAN Dinilai Terlalu Lunak

Sebagian pengamat menilai prinsip non-interference (tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota) yang selama ini dipegang ASEAN justru menjadi hambatan dalam menghadapi kejahatan terorganisir modern.

Di era kejahatan digital dan perdagangan manusia lintas negara, banyak pihak menilai ASEAN perlu merevisi pendekatan lama dan bersikap lebih tegas demi melindungi warga kawasan.

Ancaman Serius bagi Stabilitas Kawasan

Jika tidak segera ditangani, kejahatan terorganisir ini dikhawatirkan akan:

• Merusak kepercayaan antarnegara ASEAN

• Mengancam keamanan siber regional

• Meningkatkan angka perdagangan manusia

• Menurunkan kredibilitas ASEAN di mata dunia

Desakan publik yang terus membesar menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menuntut aksi nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Tekanan Publik Terus Menguat

Hingga kini, tekanan terhadap ASEAN masih terus menguat. Publik berharap organisasi regional tersebut tidak tinggal diam dan berani mengambil langkah tegas demi menjaga martabat, keamanan, dan masa depan kawasan Asia Tenggara.

Bagi warganet, persoalan ini sederhana: kejahatan lintas negara harus dilawan dengan tindakan lintas negara pula, bukan dengan sikap diam yang justru memberi ruang bagi mafia untuk terus beroperasi.**DS

Baca juga artikel lainnya :

mahasiswa-unikom-raih-emas-worldskills-asia-2025-di-taipei-harumkan-nama-indonesia