Kasat Narkoba Polres NTB Terbukti Edarkan dan Gunakan Sabu

Viral AKP Maulangi dipecat tidak hormat sebagai Kasat Narkoba Polres NTB setelah terbukti menggunakan dan mengedarkan sabu.

Feb 13, 2026 - 23:39
 0  25
Kasat Narkoba Polres NTB Terbukti Edarkan dan Gunakan Sabu
Sumber foto : Instagram

Eksplora.id - Kasus pemecatan seorang perwira polisi di Nusa Tenggara Barat mendadak viral dan menjadi sorotan publik. AKP Maulangi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba, resmi diberhentikan secara tidak hormat setelah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Peristiwa ini memicu gelombang reaksi dari masyarakat karena dinilai sangat ironis. Sebagai Kasat Narkoba di Polres NTB, ia seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkotika. Namun fakta yang terungkap justru menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya.


Kronologi Kasus AKP Maulangi

Kasus ini mencuat setelah adanya penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran oleh yang bersangkutan. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa AKP Maulangi tidak hanya menggunakan narkoba jenis sabu, tetapi juga diduga ikut mengedarkannya.

Setelah melalui proses hukum dan sidang etik kepolisian, ia dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Putusan yang dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sanksi tertinggi dalam sistem disiplin internal kepolisian.

Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya kariernya sebagai anggota kepolisian.


Diberhentikan Secara Tidak Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH merupakan hukuman administratif paling berat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri. Sanksi ini biasanya diberikan kepada personel yang terbukti melakukan tindak pidana, pelanggaran berat, atau tindakan yang mencoreng nama institusi.

Dalam kasus AKP Maulangi, keputusan PTDH menunjukkan bahwa institusi kepolisian mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya sendiri.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi di mata publik.


Reaksi Publik: Ironi dan Kekecewaan

Viralnya kasus ini tidak lepas dari posisi strategis yang diemban oleh AKP Maulangi. Sebagai Kasat Narkoba, ia memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin operasi pemberantasan narkotika, membongkar jaringan peredaran sabu, dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Banyak warganet mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan di media sosial. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

Namun, ada pula yang mengapresiasi sikap tegas kepolisian dalam memproses dan memecat anggotanya tanpa pandang bulu. Transparansi dalam penanganan kasus internal dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.


Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini tentu berdampak pada persepsi publik terhadap aparat penegak hukum. Integritas dan profesionalisme menjadi sorotan utama.

Dalam konteks pemberantasan narkoba, kepercayaan masyarakat sangat penting. Tanpa dukungan publik, upaya pengungkapan jaringan narkotika akan sulit berjalan efektif.

Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum menjadi langkah krusial untuk menunjukkan bahwa institusi tidak mentolerir penyimpangan.


Komitmen Pemberantasan Narkoba Tetap Berjalan

Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini tidak akan melemahkan komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah NTB. Justru, peristiwa ini dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan integritas anggota.

Pengawasan berlapis dan evaluasi berkala dinilai perlu agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pembinaan mental dan integritas aparat juga menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme.


Pelajaran dari Kasus Viral Ini

Kasus AKP Maulangi memberikan sejumlah pelajaran penting:

  1. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum.

  2. Integritas adalah fondasi utama dalam institusi yang bertugas menegakkan hukum.

  3. Transparansi dalam proses hukum dapat membantu menjaga kepercayaan publik.

  4. Pengawasan internal yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan narkoba bisa menyasar siapa saja, tanpa memandang jabatan atau status sosial.


Viralnya pemecatan AKP Maulangi sebagai Kasat Narkoba Polres NTB menjadi sorotan nasional karena dinilai sangat ironis. Terbukti menggunakan dan mengedarkan sabu, ia akhirnya diberhentikan secara tidak hormat setelah melalui proses hukum dan sidang etik.

Langkah tegas tersebut menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan menindak pelanggaran secara profesional. Meski kasus ini mencoreng citra aparat, transparansi dan ketegasan dalam penanganannya diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

Publik kini berharap proses hukum lanjutan berjalan secara adil dan terbuka, sekaligus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan di tubuh penegak hukum.**DS

Baca juga artikel lainnya :

indonesia-resmi-mengekspor-351-ton-bubuk-kratom-ke-amerika-dan-eropa-senilai-rp-174-miliar