Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak untuk Seluruh Anggota Polri

Eksplora.id - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pelaksanaan tes urine secara serentak bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Kebijakan ini menjadi langkah tegas untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba di internal institusi Polri, sekaligus menjaga marwah dan integritas aparat penegak hukum.

Instruksi tersebut disampaikan sebagai respons atas masih ditemukannya oknum anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kapolri menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar masyarakat luas, tetapi harus dimulai dari dalam tubuh institusi sendiri.

Pengawasan Berlapis dari Mabes hingga Daerah

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pelaksanaan tes urine ini akan diawasi secara berlapis. Pengawasan dilakukan mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri hingga ke satuan kewilayahan di tingkat daerah.

Menurutnya, mekanisme pengawasan ketat diperlukan agar pemeriksaan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Setiap satuan kerja wajib melaporkan hasil pemeriksaan secara berkala, dan temuan pelanggaran akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Langkah ini menunjukkan bahwa Polri ingin memastikan tidak ada celah kompromi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika. Tidak hanya pengguna, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Tes urine serentak ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya strategis membangun kembali dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Integritas aparat menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam perang melawan narkoba yang selama ini menjadi ancaman serius bagi bangsa.

Kapolri menilai bahwa aparat penegak hukum harus menjadi contoh dalam menjauhi penyalahgunaan narkotika. Tanpa integritas internal yang kuat, sulit bagi institusi untuk memperoleh legitimasi moral dalam memberantas peredaran narkoba di masyarakat.

Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa Polri tidak akan melindungi anggota yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba. Proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi pelanggaran berat.

Selaras dengan Program Asta Cita Presiden

Langkah Polri ini juga dinyatakan sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus dalam agenda tersebut adalah penguatan penegakan hukum dan pemberantasan narkotika sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.

Narkoba dipandang bukan hanya sebagai persoalan kriminalitas, tetapi juga ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen lintas sektor, termasuk keteladanan dari aparat penegak hukum.

Dengan pelaksanaan tes urine serentak ini, Polri menunjukkan keseriusan dalam mendukung agenda nasional tersebut. Institusi kepolisian berupaya memastikan bahwa setiap anggotanya bebas dari penyalahgunaan zat terlarang, sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Komitmen Berkelanjutan

Tes urine serentak ini diproyeksikan tidak berhenti pada satu momentum saja, melainkan menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan di lingkungan Polri. Evaluasi rutin dan pengetatan pengawasan internal diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran sejak dini.

Langkah preventif ini juga diharapkan dapat memperkuat kultur organisasi yang bersih dan disiplin. Dengan demikian, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menjaga standar etika dan profesionalisme tinggi.

Di tengah tantangan kompleks pemberantasan narkoba di Indonesia, kebijakan tegas Kapolri menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan internal berjalan seiring dengan penindakan eksternal. Integritas aparat menjadi kunci utama dalam memastikan perang terhadap narkotika benar-benar efektif dan dipercaya publik.**DS

Baca juga artikel lainnya :

korlantas-polri-hadirkan-layanan-digital-untuk-perpanjangan-sim-dan-stnk