Pemerintah Siapkan Hampir 1 Juta Hektare Lahan untuk Pengembangan Etanol E10
Pemerintah menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan di 19 provinsi untuk pengembangan etanol E10 berbahan baku singkong dan tebu guna mendukung transisi energi dan ketahanan nasional.
Eksplora.id - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan guna mendukung pengembangan etanol sebagai campuran bahan bakar bensin E10, yakni bensin dengan kandungan 10 persen etanol. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Dalam program tersebut, pemerintah mengembangkan singkong dan tebu sebagai bahan baku utama etanol. Kedua komoditas ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan serta melibatkan sektor pertanian dalam rantai pasok energi nasional.
Lahan Tersebar di 19 Provinsi
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 920.000 hektare lahan telah berhasil diidentifikasi dan siap untuk diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mencakup wilayah Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga Kalimantan.
Menurut Nusron, pemerintah masih terus mencari tambahan lahan sekitar 80.000 hektare agar target penyediaan lahan mendekati angka satu juta hektare dapat tercapai secara optimal. Proses pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, potensi lahan, serta keberlanjutan lingkungan.
Dorong Transisi Energi dan Ekonomi Desa
Pengembangan etanol E10 diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mendorong perekonomian pedesaan melalui peningkatan permintaan hasil pertanian. Dengan keterlibatan petani singkong dan tebu, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Selain itu, pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bensin dinilai mampu menekan emisi karbon dan menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang, ketahanan pangan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan negara.**DS
Baca juga artikel lainnya :
