Kementerian UMKM dan Kemenaker Teken MoU Pelatihan Wirausaha untuk 5.000 Pelaku Usaha Mikro
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam program pelatihan wirausaha bagi 5.000 pelaku usaha mikro.

Eksplora.id - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam program pelatihan wirausaha bagi 5.000 pelaku usaha mikro. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemenaker, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman, serta Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan para pelaku usaha mikro agar mampu berkembang dalam ekosistem bisnis yang lebih luas. Pemerintah menargetkan program ini akan dimulai pada Mei 2025 di berbagai daerah di Indonesia.
Program Pelatihan Wirausaha
Dalam program ini, para peserta akan mendapatkan pelatihan di berbagai bidang usaha, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga strategi pengembangan produk. Modul pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan tren pasar saat ini, sehingga para pelaku usaha dapat lebih kompetitif.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa pelatihan tahap pertama akan diselenggarakan di balai-balai latihan kerja (BLK) yang telah disiapkan di beberapa daerah. "Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung agar peserta benar-benar siap menghadapi dunia usaha," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 4% pada tahun 2029. "Jika program ini berjalan dengan baik, kami berencana menambah jumlah peserta hingga 10.000 pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya.
Dukungan Pemerintah dan Sektor Swasta
Selain dukungan dari dua kementerian, program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi bisnis, perusahaan teknologi, dan lembaga perbankan. Beberapa startup fintech turut serta dalam memberikan edukasi terkait akses permodalan dan manajemen keuangan berbasis digital.
Bank-bank BUMN dan lembaga keuangan lainnya juga dilibatkan untuk memberikan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) bagi peserta yang ingin mengembangkan bisnisnya setelah mengikuti pelatihan.
"Kami ingin menciptakan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan, bukan sekadar memberikan pelatihan lalu selesai. Akan ada pendampingan berkelanjutan dan akses ke berbagai sumber daya," jelas Maman.
Dampak yang Diharapkan
Kolaborasi antara Kemenaker dan Kementerian UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausahawan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan adanya pelatihan ini, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan terus dievaluasi agar memberikan manfaat maksimal bagi para peserta.
Pendaftaran untuk pelatihan ini akan dibuka dalam waktu dekat melalui website resmi Kemenaker dan Kementerian UMKM.
Baca juga artikel lainnya :
kementerian umkm dan bpjph tandatangani mou percepatan sertifikasi halal bagi umkm