Tarif PPN 12% di Indonesia: Benarkah Tertinggi di Asia Tenggara?

Eksplora.id - Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% memicu perdebatan hangat di masyarakat. Dengan angka ini, banyak pihak menyebut bahwa Indonesia memiliki salah satu tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara. Kita perlu menilai posisi tarif ini dibandingkan dengan negara tetangga dan mengkaji dampaknya pada perekonomian.

Bagaimana kita membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara?

Tarif PPN 12% Indonesia memang menonjol jika kita bandingkan dengan negara tetangga. Berikut data tarif PPN di beberapa negara Asia Tenggara:

• Malaysia : Sebelumnya menerapkan tarif GST (Goods and Services Tax) sebesar 6% sebelum mereka menghapusnya.
• Singapura: Naik dari 7% menjadi 8% pada Januari 2023, dan akan menjadi 9% di 2024.
• Thailand: Stabil di angka 7%, salah satu yang terendah di kawasan.

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia kini memimpin dalam tarif PPN, mengundang kekhawatiran akan daya saing regional dan daya beli masyarakat.

Alasan Pemerintah Menaikkan Tarif PPN

Menurut pemerintah, kenaikan tarif ini bertujuan untuk:

1. Menutup Defisit Anggaran: Pandemi COVID-19 memicu tekanan besar pada keuangan negara.
2. Mendukung Pembangunan: Kebutuhan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat.
3. Meningkatkan Stabilitas Fiskal: Kebijakan ini diharapkan untuk memberikan kestabilan jangka panjang meskipun awalnya menimbulkan beban.

Melansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan menekankan pentingnya PPN sebagai tulang punggung penerimaan negara, terutama karena Indonesia masih memiliki basis pajak yang kecil dan banyak sektor informal.

Dampak pada Masyarakat dan Bisnis

Kenaikan PPN membawa konsekuensi yang luas:

• Bagi Konsumen: Harga barang dan jasa meningkat, berisiko menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
• Bagi Bisnis: UMKM dapat mengalami tekanan dalam menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan.

Namun, pemerintah dapat mengurangi dampak ini dengan memberikan insentif, seperti mengecualikan pajak pada kebutuhan pokok, dan Singapura telah melakukannya melalui program bantuan langsung tunai.

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut

Beberapa pendekatan dapat pemerintah terapkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini :

1. Perluasan Basis Pajak: Menjangkau sektor informal dan ekonomi digital.
2. Digitalisasi Administrasi Pajak: Mempermudah pelaporan dan meminimalkan kebocoran pajak.
3. Transparansi Pajak: Menjelaskan alokasi penggunaan pajak kepada masyarakat.
4. Insentif untuk UMKM: Memberikan bantuan agar sektor ini tetap kompetitif.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi.

Indonesia mengambil langkah besar dengan menetapkan tarif PPN 12% untuk mengatasi tantangan fiskal. Namun, pemerintah harus mengiringi kebijakan ini dengan strategi mitigasi dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, Indonesia memiliki peluang untuk tetap kompetitif di Asia Tenggara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita menanti hasil nyata dari kebijakan ini, seperti peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan ekonomi yang lebih merata.