Gelombang PHK Massal di Indonesia: Dampak Besar bagi Industri dan Pekerja

Eksplora.id - Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan berbagai perusahaan besar di sektor industri. Salah satu kasus yang menonjol adalah penutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil terkemuka yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah.

PHK Massal di Berbagai Perusahaan

Selain Sritex, beberapa perusahaan besar lainnya juga melakukan PHK massal pada periode yang sama, antara lain:

• Yamaha Music Indonesia: Dua pabrik Yamaha divisi musik di Indonesia mengumumkan penutupan pada 2025, menyebabkan 1.100 karyawan kehilangan pekerjaan. Produksi kedua pabrik ini akan dialihkan ke China dan Jepang.

• KFC Indonesia: PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) mengalami kerugian hingga Rp558 miliar, sehingga melakukan PHK terhadap 2.274 karyawan.

• Sanken Indonesia: PT Sanken Indonesia juga mengumumkan PHK massal dengan total pekerja yang terdampak mencapai 900 orang.

• Sritex dan Grupnya: Pada 1 Maret 2025, Sritex resmi menghentikan operasionalnya setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Keputusan ini berdampak signifikan pada 10.965 karyawan yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Proses PHK dimulai sejak 26 Februari 2025, dengan rincian:

  • 8.504 pekerja di PT Sritex Sukoharjo

  • 1.065 pekerja di PT Bitratex Semarang

  • 956 pekerja di PT Primayuda Boyolali

  • 40 pekerja di PT Sinar Panja Jaya Semarang

  • 104 pekerja di PT Bitratex Semarang

Total pekerja yang terkena PHK mencapai 10.665 orang.

Penyebab Kebangkrutan Sritex

Kebangkrutan Sritex disebabkan oleh beban utang yang mencapai Rp12,9 triliun atau sekitar USD 830 juta. Gagal bayar utang ini memicu status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2021, yang akhirnya berujung pada kepailitan perusahaan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Gelombang PHK massal ini tidak hanya berdampak pada para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga mempengaruhi perekonomian daerah di sekitar lokasi industri yang terdampak. Banyak pekerja yang sebelumnya bergantung pada sektor industri tekstil kini harus mencari alternatif pekerjaan lain, yang tidak selalu mudah ditemukan.

Seorang mantan karyawan menyatakan bahwa mereka telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan ini dan kini harus mencari pekerjaan baru tanpa kepastian. Banyak dari mereka berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menghadapi situasi ini. Sayangnya, belum ada kebijakan konkret dari pemerintah untuk membantu para pekerja terdampak dalam bentuk pelatihan ulang atau bantuan sosial.

Tanggapan Pemerintah dan Serikat Pekerja

Serikat pekerja telah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna menangani dampak PHK massal ini. Beberapa usulan yang diajukan meliputi:

1. Pelatihan Ulang dan Program Kewirausahaan – Agar pekerja terdampak bisa mendapatkan keterampilan baru untuk mencari pekerjaan di sektor lain.

2. Bantuan Sosial bagi Pekerja yang Kehilangan Pekerjaan – Seperti subsidi tunai sementara untuk membantu mereka bertahan hidup.

3. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja – Memastikan perusahaan memberikan pesangon sesuai aturan yang berlaku.

Prediksi Masa Depan dan Solusi

Para ekonom memperkirakan bahwa tren PHK ini bisa terus berlanjut jika tidak ada kebijakan yang mendukung industri manufaktur di Indonesia. Faktor seperti persaingan global, naiknya biaya produksi, dan peralihan teknologi turut mempengaruhi ketahanan industri nasional.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, industri manufaktur di Indonesia bisa semakin melemah. Solusi jangka panjang yang bisa dipertimbangkan termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang tetap mempekerjakan tenaga kerja lokal serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan industri baru.

PHK massal yang terjadi di berbagai perusahaan merupakan pukulan besar bagi ekonomi Indonesia, terutama bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari PHK ini dapat diminimalisir. Pelatihan ulang, bantuan sosial, dan kebijakan yang mendukung industri harus segera diimplementasikan untuk mencegah krisis tenaga kerja yang lebih besar di masa depan.

Baca juga artikel lainnya :

pabrik sanken di cikarang akan resmi hentikan operasional pada juni 2025