Apindo Jawa Barat Resah, Gangguan Ormas Ancam Iklim Investasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengungkapkan kekhawatiran mereka atas maraknya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap dunia usaha.
Eksplora.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengungkapkan kekhawatiran mereka atas maraknya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap dunia usaha. Gangguan ini tidak hanya terjadi di kawasan industri, tetapi juga merambah ke perusahaan di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Situasi ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Beragam Bentuk Gangguan Ormas terhadap Dunia Usaha
Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik, menjelaskan bahwa gangguan yang dialami para pelaku usaha sangat beragam, antara lain:
-
Pemaksaan penggunaan material bangunan dari kelompok tertentu.
-
Intervensi dalam proses rekrutmen karyawan.
-
Pemaksaan pengadaan katering dan pengelolaan limbah.
-
Pungutan uang keamanan yang tidak resmi.
-
Pemblokiran akses ke lokasi usaha yang menghambat operasional perusahaan.
Penyebab Gangguan: Kecemburuan Sosial dan Lemahnya Penegakan Hukum
Menurut Ning, salah satu faktor utama yang memicu gangguan ini adalah kecemburuan sosial. Banyak perusahaan lebih memilih merekrut tenaga kerja dari luar daerah karena ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja lokal dengan persyaratan perusahaan. Ketimpangan ini sering kali dimanfaatkan oleh ormas untuk menekan perusahaan agar memprioritaskan masyarakat setempat dalam perekrutan.
Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum membuat ormas semakin leluasa dalam melakukan intervensi terhadap dunia usaha. Beberapa perusahaan bahkan mengalami ancaman dan intimidasi jika tidak memenuhi permintaan dari kelompok tertentu. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat.
Dampak Negatif terhadap Iklim Usaha dan Investasi
Apindo menilai jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian daerah. Tidak hanya perusahaan besar yang terdampak, tetapi juga usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih rentan terhadap tekanan eksternal. Jika gangguan ini tidak segera ditangani, dunia usaha bisa mengalami penurunan produktivitas dan daya saing.
Solusi: Penegakan Hukum dan Pembinaan Masyarakat
Sebagai langkah konkret, Apindo Jabar mendesak pemerintah daerah untuk:
-
Menegakkan hukum secara tegas terhadap kelompok yang melakukan intervensi ilegal terhadap dunia usaha.
-
Membina masyarakat sekitar agar memahami pentingnya keberlanjutan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.
-
Membuat regulasi yang lebih jelas guna melindungi pelaku usaha dari intervensi yang tidak sah.
-
Menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih efektif bagi perusahaan yang mengalami gangguan.
Dengan adanya ketegasan dari pemerintah, koordinasi antara aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya iklim usaha yang kondusif, diharapkan dunia usaha di Jawa Barat dapat berkembang lebih baik tanpa ancaman dan gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah-langkah ini diperlukan agar Jawa Barat tetap menjadi wilayah yang menarik bagi investasi dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga artikel lainnya :
