Shuntian Chemical Group Wajibkan Karyawan Lajang Menikah atau Dipecat
Shuntian Chemical Group, sebuah perusahaan kimia yang berbasis di Provinsi Shandong, China Timur, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan karyawan lajang untuk menikah sebelum 30 September 2025.
Eksplora.id - Shuntian Chemical Group, sebuah perusahaan kimia yang berbasis di Provinsi Shandong, China Timur, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan karyawan lajang untuk menikah sebelum 30 September 2025. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan berusia 28 hingga 58 tahun, termasuk mereka yang sudah bercerai. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan yang bersangkutan.
Kebijakan Perusahaan yang Kontroversial
Kebijakan ini diumumkan bulan lalu dan bertujuan untuk meningkatkan angka pernikahan di kalangan karyawan. Dalam pemberitahuan internal perusahaan, pekerja yang belum menikah diminta untuk menyelesaikan urusan pernikahan mereka dalam waktu yang ditentukan. Jika belum menikah pada kuartal pertama, mereka diwajibkan menulis refleksi diri. Jika belum juga menikah pada kuartal kedua, perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja.
“Jika masalah pernikahan belum selesai pada kuartal pertama, Anda harus menulis refleksi diri. Jika belum selesai pada kuartal kedua, perusahaan akan melakukan evaluasi,” tulis perusahaan dalam pemberitahuan tersebut, seperti yang dilansir NBC News pada Rabu (26/2/2025).
Namun, ancaman yang lebih tegas diberikan jika karyawan lajang masih belum menikah hingga tenggat waktu yang ditentukan. Perusahaan menyatakan, jika mereka tidak menikah dan membangun keluarga pada kuartal ketiga, kontrak kerja akan diputus. “Jika Anda tidak dapat menikah dan membangun keluarga pada kuartal ketiga, perusahaan akan memutuskan kontrak kerja Anda. Harap diperhatikan,” bunyi peringatan lebih lanjut.
Kritik terhadap Karyawan Lajang
Perusahaan juga mengkritik karyawan lajang secara langsung dalam pemberitahuan tersebut. Mereka dituduh tidak menanggapi panggilan nasional untuk menikah dan memiliki anak, sebuah inisiatif pemerintah China untuk mengatasi penurunan angka kelahiran di negara tersebut. Selain itu, perusahaan menilai karyawan lajang tidak setia dan tidak patuh pada nasihat orang tua, kritik yang tentunya sangat sensitif.
Kontroversi Kebijakan dan Dampak Sosial
Kebijakan ini memicu beragam reaksi, baik di dalam China maupun di luar negeri. Di satu sisi, kebijakan ini bisa dipandang sebagai respons perusahaan terhadap kebijakan pemerintah China yang mendorong pernikahan dan kelahiran untuk mengatasi penurunan populasi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang hak pribadi karyawan.
Banyak pihak beranggapan bahwa keputusan untuk menikah adalah hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan oleh perusahaan. Dengan mengancam pemecatan jika karyawan tidak menikah, perusahaan melanggar kebebasan individu dalam membuat keputusan pribadi tentang kehidupan mereka. Kebijakan seperti ini bisa menciptakan tekanan mental bagi karyawan yang mungkin belum siap untuk menikah atau tidak memiliki pasangan, serta mempengaruhi kualitas hubungan antara perusahaan dan karyawan.
Selain itu, kebijakan ini berisiko menambah stres emosional dan ketidaknyamanan bagi mereka yang merasa dipaksa untuk mengikuti norma sosial yang tidak sesuai dengan keyakinan atau keadaan pribadi mereka. Beberapa karyawan mungkin merasa terjebak dalam sebuah sistem yang menilai kehidupan pribadi mereka berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
Pertimbangan Etis dalam Kebijakan Perusahaan
Kebijakan yang diterapkan oleh Shuntian Chemical Group ini membuka diskusi penting mengenai batas antara kebijakan perusahaan dan hak pribadi karyawan. Meskipun perusahaan ingin meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di tengah penurunan populasi, pendekatan yang memaksa pernikahan ini dapat menciptakan ketidaksetujuan di kalangan karyawan dan merusak hubungan kerja.
Kebijakan semacam ini juga berpotensi mengabaikan hak individu untuk membuat keputusan pribadi tentang pernikahan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati keseimbangan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi karyawan dalam membuat keputusan penting dalam hidup mereka.
Baca juga artikel lainnya :
