Perubahan Menu Makan Siang Sekolah Picu Kontroversi di Kitakyushu, Jepang

Eksplora.id - Kota Kitakyushu, Jepang, tengah menjadi sorotan publik setelah kebijakan perubahan menu makan siang sekolah memicu gelombang protes dari masyarakat. Keputusan pemerintah kota untuk menyesuaikan menu demi mengakomodasi kebutuhan 19 anak Muslim berujung pada lebih dari 1.000 keluhan yang masuk melalui telepon dan email, menyusul viralnya informasi tersebut di media sosial.

Kebijakan ini diterapkan melalui program “Makan Siang Sekolah Niko Niko” yang diluncurkan pada Februari tahun ini. Salah satu perubahan yang disorot adalah penggantian menu berbahan daging babi, seperti babi asam manis, menjadi ayam asam manis. Penyesuaian tersebut berlaku untuk sekitar 40.000 siswa di 130 sekolah, meskipun hanya 19 anak Muslim di tujuh sekolah yang menjadi salah satu pertimbangan utama.

Upaya Inklusivitas atau Perlakuan Khusus?

Wali Kota Kitakyushu, Kazuhisa Takeuchi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Dalam wawancara pers pada 25 Januari lalu, Takeuchi menyatakan bahwa tujuan utama perubahan menu adalah menciptakan lingkungan makan siang yang inklusif, di mana seluruh anak dapat makan bersama tanpa merasa terpinggirkan.

“Saya ingin menjunjung masyarakat yang sehat dan inklusif, bukan memberikan perlakuan istimewa kepada warga asing,” ujar Takeuchi. Ia menekankan bahwa makan siang sekolah seharusnya dapat dinikmati oleh anak-anak dengan berbagai kondisi, termasuk mereka yang memiliki alergi, disabilitas, maupun kebutuhan agama tertentu.

Respons Publik dan Kekhawatiran Sosial

Meski demikian, kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari sebagian warga. Banyak keluhan mencerminkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah terlalu jauh mengakomodasi minoritas, khususnya warga asing. Menurut Takeuchi, sentimen tersebut tidak lepas dari ketiadaan kebijakan nasional yang jelas terkait keberagaman dan integrasi masyarakat asing di Jepang.

Ia menilai bahwa ketidakjelasan arah kebijakan dari pemerintah pusat berkontribusi pada meningkatnya kecemasan publik, yang kemudian dilampiaskan pada kebijakan lokal seperti di Kitakyushu.

Penjelasan Dewan Pendidikan

Di tengah kontroversi, Dewan Pendidikan Kota Kitakyushu membantah anggapan bahwa mereka menyediakan makanan khusus untuk umat Muslim. Anggota dewan kota, Junko Inoue, menjelaskan bahwa perubahan menu dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian umum untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa, termasuk alergi makanan.

“Inisiatif ini bukan semata-mata soal agama. Pertimbangan alergi dan kondisi kesehatan anak-anak juga menjadi faktor penting,” jelas Inoue. Ia mengakui bahwa kebutuhan agama memang dipertimbangkan, namun bukan satu-satunya dasar kebijakan.

Cerminan Tantangan Kebijakan Inklusif

Kontroversi di Kitakyushu mencerminkan tantangan besar dalam merumuskan kebijakan inklusif di tengah masyarakat dengan pandangan yang beragam. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya membangun ruang publik yang ramah dan setara bagi semua anak. Di sisi lain, muncul resistensi dari sebagian warga yang merasa perubahan tersebut mengganggu kebiasaan atau identitas sosial yang telah lama terbentuk.

Takeuchi kembali menekankan pentingnya peran pemerintah nasional dalam memberikan visi dan kebijakan yang tegas mengenai keberagaman. Menurutnya, tanpa panduan yang jelas, upaya pemerintah daerah untuk membangun harmoni sosial akan terus menghadapi penolakan.

Kontroversi ini tidak hanya soal menu makan siang sekolah, tetapi juga menggambarkan dinamika Jepang modern dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin beragam.**DS

Baca juga artikel lainnya :

mengenal-shirako-hidangan-unik-dari-sperma-ikan-kod-yang-populer-di-jepang