Kementerian ESDM Sederhanakan Perizinan Air Tanah

Eksplora.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan penyederhanaan proses perizinan pemanfaatan air tanah melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024. Kebijakan ini, yang mengacu pada Undang-Undang Sumber Daya Air Tahun 2019, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dalam acara peluncuran kebijakan di Jakarta Pusat, Rabu (8/1), menyebut bahwa butuh hampir lima tahun untuk menerbitkan peraturan ini. “Proses ini merupakan hasil evaluasi dari mekanisme sebelumnya yang terlalu kompleks. Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak hanya lebih mudah dalam akses tetapi juga tetap menjaga aspek pengawasan dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Fitur Utama Penyederhanaan

Peraturan baru ini mencakup sejumlah perubahan signifikan yang mampu mengatasi tantangan proses perizinan sebelumnya:

• Pengurangan Persyaratan Administratif: Beberapa dokumen yang sebelumnya terlihat memberatkan kini terhapus, mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan izin. Misalnya, dokumen yang terkait dengan analisis dampak lingkungan kini dapat mengganti dengan laporan yang lebih ringkas namun tetap menjaga aspek keberlanjutan.
• Digitalisasi Proses Perizinan: Integrasi sistem berbasis digital memungkinkan verifikasi dan validasi data lebih cepat dan transparan. Sistem ini juga memungkinkan pemohon untuk mengajukan izin tanpa harus datang langsung ke kantor, cukup melalui platform online resmi Kementerian ESDM.
• Peningkatan Pengawasan: Meskipun lebih sederhana, mekanisme pengawasan terhadap keberlanjutan sumber daya air tanah tetap kuat. Pengawasan ini menggunakan teknologi pemantauan terbaru untuk memastikan penggunaan air tanah yang efisien dan berkelanjutan.

Rancangan sistem baru ini bertujuan agar dapat terakses dengan mudah oleh berbagai pihak melalui platform digital resmi Kementerian ESDM. Hal ini memberikan kejelasan dan transparansi yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha, terutama yang bergantung pada air tanah, seperti sektor pertanian dan industri.

Dampak Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dengan penyederhanaan ini, sektor-sektor yang bergantung pada air tanah, seperti pertanian, industri, dan pengelolaan air bersih, dapat menjalankan kegiatan operasional mereka tanpa terkendala proses administrasi yang rumit. Penyederhanaan ini harapannya akan mampu mengurangi waktu pengurusan izin dan memberikan efisiensi yang signifikan bagi pelaku usaha, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan akses terhadap air tanah secara berkelanjutan. Misalnya, para petani  daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya air dapat mengajukan izin dengan proses yang lebih cepat, sehingga mereka dapat segera memperoleh air untuk keperluan irigasi. Begitu juga dengan sektor industri yang membutuhkan air tanah untuk proses produksi, mereka dapat memperoleh izin dengan lebih efisien.

Tantangan dan Risiko

Namun, beberapa pihak menyoroti kemungkinan tantangan yang dapat muncul. Penyalahgunaan akses air tanah, misalnya, bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa digitalisasi mungkin sulit terakses oleh masyarakat daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur internet memadai. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ESDM menyatakan akan memberikan pelatihan teknis dan mendirikan pusat layanan bantuan pada berbagai daerah. “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat pada wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini,” tegas Yuliot. Lebih lanjut, pemerintah pusat juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur digital wilayah tersebut.

Menuju Keseimbangan dan Keberlanjutan

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan.  Harapannya ke depan akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan sumber daya air tanah bagi generasi mendatang. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga berharap dapat memberikan contoh bagi sektor lain untuk memadukan efisiensi dengan keberlanjutan lingkungan.