Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Hapus Anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dalam kebijakan anggaran dengan menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi
Eksplora.id - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dalam kebijakan anggaran dengan menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Selain itu, ia juga memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
Hal itu ia sampaikan saat membahas anggaran bersama tim transisi di kediamannya di Kabupaten Subang. Keputusan ini diambil secara spontan setelah mengetahui besarnya anggaran yang disiapkan untuk gubernur.
“Hapus (perjalanan dinas ke luar negeri). Ngapain, ngomong bahasa Inggrisnya juga nggak bisa,” kata Dedi dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, yang menggunakan campuran Bahasa Sunda dan Indonesia.
“Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi sesuai dengan Inpres. Potong 50 persen,” lanjutnya.
Semua SKPD Harus Efisiensi Termasuk Sekda
Dedi menegaskan bahwa misi efisiensi anggaran harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretaris Daerah. Harapannya, kebijakan ini dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan yang menjadi sasaran pengalihan anggaran.
Menurutnya, Pemilu telah menghabiskan dana Rp 800 miliar. Meski dirinya belum resmi dilantik, Dedi mengklaim telah mengefisiensikan anggaran hingga Rp 4 triliun.
"Saya sudah memberikan kontribusi pada negara Rp 3,2 triliun. Kalau bukan saya yang pimpin, hilang itu Rp 4 triliun. Bablas,sekda juga harus sama" terang Dedi.
Namun, kebijakan ini masih perlu dikaji lebih lanjut terkait dampaknya terhadap efektivitas kerja pemerintahan, mengingat perjalanan dinas sering kali berkaitan dengan koordinasi antarwilayah dan hubungan antarinstansi.
Reaksi Pihak Terkait
Keputusan ini mendapat beragam tanggapan. Beberapa kalangan mendukung langkah efisiensi tersebut sebagai bentuk penghematan yang bisa dialihkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah kebijakan ini akan berdampak pada hubungan kerja dengan pemerintah pusat dan daerah lain.
Sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemangkasan anggaran perlu diiringi dengan evaluasi efektivitas belanja daerah. Jika dilakukan tanpa perencanaan matang, pemotongan ini bisa berdampak negatif pada koordinasi antarinstansi.
Efisiensi Anggaran Lainnya
Selain memangkas anggaran perjalanan dinas, langkah efisiensi juga diambil dari aspek lain terkait keperluan gubernur. Beberapa di antaranya adalah meniadakan anggaran kendaraan dinas serta pakaian dinas.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi anggaran guna optimalisasi penggunaan dana negara. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penghapusan dan pemangkasan anggaran tidak menghambat efektivitas pelayanan publik serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga artikel lainnya :
