Anggaran Kemenkeu: Prioritas MBG, Bagaimana Bidang lainnya?
Eksplora.id - Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2026 tengah menjadi perbincangan publik setelah beredarnya foto seminar yang menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama, sementara sektor pendidikan dan kesehatan masuk kategori sebagai prioritas pendukung. Hal ini memunculkan spekulasi mengenai skala prioritas anggaran era Presiden Prabowo Subianto.
Klarifikasi Kemenkeu: Semua Program Saling Mendukung
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa istilah "pendukung" tidak berarti sektor pendidikan dan kesehatan kurang penting. Menurutnya, kedua sektor ini tetap menjadi pilar utama pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Kita harus melihat konteksnya. Semua program dalam kebijakan Presiden Prabowo memiliki kepentingan yang sama dan saling mendukung. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional," jelas Deni.
Fokus Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting Indonesia. Dengan target lebih dari 80 juta anak sekolah seluruh Indonesia, program ini terancang untuk meningkatkan gizi anak-anak dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif pada masa depan. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran besar untuk program ini, yang mencakup distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kekhawatiran Publik: Apakah Pendidikan dan Kesehatan Akan Tersisih?
Meskipun Kemenkeu telah memberikan klarifikasi, beberapa pihak masih mempertanyakan bagaimana penerapan skala prioritas anggaran. Beberapa pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya keseimbangan alokasi anggaran agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan porsi yang memadai. Menurut pengamat ekonomi Dr. Dahlan Tampubolon, dalam sistem penganggaran nasional, pendidikan dan kesehatan adalah belanja wajib (mandatory spending) yang tidak bisa terabaikan. “Setiap tahunnya, anggaran kesehatan dalam APBN selalu di atas 5 persen dengan jumlah yang terus meningkat. Begitu juga dengan pendidikan yang mendapatkan porsi signifikan dalam belanja negara,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa slide yang beredar kemungkinan hanya menyajikan skala prioritas program unggulan, sementara pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan perhatian khusus dalam penyusunan anggaran negara.
Sinergi Program untuk Pembangunan Berkelanjutan
Meskipun anggaran Kemenkeu 2026 menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas utama, pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama pembangunan nasional. Program-program tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Masyarakat harus memahami bahwa kebijakan anggaran tidak berorientasi pada satu sektor, tetapi merupakan strategi komprehensif meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
