Depok Pernah Punya Presiden: Jejak Kaoem Depok dan Pemerintahan Sipil Mandiri
Depok pernah punya pemerintahan sipil sendiri lengkap dengan Presiden. Jejak Kaoem Depok dan Cornelis Chastelein mengungkap sejarah unik di Jawa Barat.
Eksplora.id - Hari ini, Depok dikenal sebagai bagian dari Jawa Barat. Namun siapa sangka, kota ini pernah memiliki sistem pemerintahan sipil sendiri—bahkan dipimpin oleh seorang Presiden.
Sejarah ini bermula ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Awal Mula dari Tanah Partikelir
Kisah Depok tidak lepas dari sosok Cornelis Chastelein, seorang mantan pejabat VOC.
Pada tahun 1696, Chastelein membeli tanah luas yang mencakup wilayah Depok Lama, Mampang, hingga Cinere. Tanah ini berstatus tanah partikelir, artinya tidak langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Setelah keluar dari VOC karena perbedaan prinsip, Chastelein ingin membangun komunitas yang sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Protestan.
Dari Perbudakan ke Komunitas Mandiri
Untuk mengelola lahan tersebut, Chastelein membeli sekitar 150 budak. Namun, pendekatannya berbeda dari praktik umum saat itu.
Para budak:
- diajarkan membaca dan menulis
- dilatih bercocok tanam
- didorong untuk berdagang dan mandiri
Ia membentuk komunitas berbasis nilai keagamaan dan pendidikan.
Wasiat yang Mengubah Sejarah
Menjelang wafatnya pada 28 Juni 1714, Cornelis Chastelein membuat keputusan penting.
Dalam wasiatnya, ia:
- memerdekakan seluruh budaknya
- mewariskan tanah seluas 1.244 hektare kepada mereka
Para mantan budak ini kemudian membentuk komunitas yang dikenal sebagai Kaoem Depok.
Kaoem Depok dan 12 Marga
Kaoem Depok berkembang menjadi komunitas unik dengan identitas tersendiri. Mereka terdiri dari 12 marga, antara lain:
- Jonathans
- Soedira
- Bacas
- Laurens
- Leander
- Loen
- Isakh
- Samuel
- Jacob
- Joseph
- Tholense
- Zadokh
Sebagian orang juga menyebut mereka sebagai “Belanda-Depok” karena latar sejarah dan pengaruh budaya yang melekat.
Pemerintahan Sipil dengan Presiden
Pada tahun 1913, Kaoem Depok membentuk pemerintahan sipil bernama Gemeente Bestuur Te Depok.
Pemerintahan ini memiliki struktur lengkap, termasuk:
- Presiden
- Sekretaris
- Bendahara
Fungsinya mencakup pengelolaan kesejahteraan masyarakat, pertanian, hingga pendidikan. Sistem ini berjalan secara mandiri, menjadikan Depok sebagai salah satu wilayah dengan pemerintahan lokal yang unik pada masanya.
Sembilan Presiden dan Akhir Sebuah Era
Sepanjang sejarahnya, Kaoem Depok dipimpin oleh sembilan presiden.
Masa kepemimpinan ini berakhir pada tahun 1952, ketika Presiden Depok ke-9, Johannes Mathijs Jonathans, memimpin kesepakatan penting.
Melalui kesepakatan tersebut, tanah partikelir Depok diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Warisan yang Tetap Dijaga
Untuk melestarikan sejarah dan aset peninggalan Chastelein, dibentuk Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein pada 4 Agustus 1952.
Yayasan ini berperan dalam menjaga warisan sejarah sekaligus identitas komunitas Kaoem Depok hingga saat ini.
Sejarah Depok menunjukkan bahwa sebuah wilayah kecil bisa memiliki perjalanan yang luar biasa.
Dari tanah partikelir, komunitas mantan budak, hingga memiliki pemerintahan sendiri dengan Presiden—kisah Kaoem Depok menjadi bagian unik dari mozaik sejarah Indonesia.
Sebuah pengingat bahwa di balik kota yang kita kenal hari ini, tersimpan cerita panjang yang jarang terungkap.**DS
Baca juga artikel lainnya :
