WFH Sehari dalam Sepekan untuk Hemat BBM, Pemerintah Targetkan Pengurangan hingga 20%

Eksplora.id - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini muncul sebagai respons atas potensi terganggunya pasokan minyak global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada stabilitas energi nasional.

Rencana penerapan WFH ini dijadwalkan mulai setelah momen libur Lebaran. Namun, hingga kini pemerintah masih melakukan pembahasan terkait hari pelaksanaan yang paling efektif, serta mekanisme penerapannya di berbagai sektor pekerjaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM. Berdasarkan perhitungan awal, konsumsi bahan bakar dapat ditekan hingga sekitar 20 persen apabila WFH diterapkan secara konsisten.

“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira,” ujar Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Alasan Pemerintah Dorong Kebijakan WFH

Kebijakan WFH bukanlah hal baru di Indonesia, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak sektor beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh. Namun, kali ini pendekatannya berbeda. Pemerintah menjadikan WFH sebagai instrumen penghematan energi, bukan sekadar solusi kesehatan.

Lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian pasokan akibat konflik geopolitik menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil langkah ini. Dengan mengurangi mobilitas pekerja, konsumsi BBM untuk transportasi harian diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi kemacetan di kota-kota besar, menekan emisi karbon, serta memberikan efisiensi biaya transportasi bagi masyarakat.

Berlaku untuk ASN dan Swasta, Tapi Tidak Semua Sektor

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut serta. Namun, implementasinya tidak akan bersifat seragam.

Tidak semua jenis pekerjaan memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh. Sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti manufaktur, layanan publik tertentu, hingga pekerjaan lapangan, tetap harus beroperasi secara langsung.

Karena itu, pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam untuk menentukan sektor mana saja yang dapat menerapkan WFH tanpa mengganggu produktivitas maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan yang digunakan kemungkinan akan bersifat fleksibel, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri dan kebutuhan operasionalnya.

Tantangan dan Efektivitas Implementasi

Meskipun terlihat menjanjikan, kebijakan WFH satu hari dalam seminggu juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan produktivitas tetap terjaga saat karyawan bekerja dari rumah.

Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Hal ini bisa menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi kinerja juga perlu disesuaikan agar tetap efektif tanpa mengurangi fleksibilitas yang menjadi keunggulan WFH.

Namun, jika dikelola dengan baik, kebijakan ini berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang efektif dalam menghadapi tekanan global terhadap sektor energi.

Langkah Strategis di Tengah Ketidakpastian Global

Kebijakan WFH sebagai upaya penghematan BBM menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika global. Tidak hanya bergantung pada kebijakan energi konvensional, tetapi juga memanfaatkan perubahan pola kerja masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab sektor industri, tetapi juga melibatkan perilaku sehari-hari masyarakat, termasuk dalam hal mobilitas kerja.

Jika berhasil diterapkan dengan baik, kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel dan modern di Indonesia.**DS

Baca juga artikel lainnya :

konflik-timur-tengah-picu-penyesuaian-harga-bbm-di-indonesia