Jika Soekarno-Hatta Tak Ada, Siapa yang Mengurus Negara?

Eksplora.id - Di buku pelajaran sekolah, kita diajarkan bahwa setelah Soekarno, tongkat estafet kepemimpinan nasional berpindah ke Soeharto. Seolah-olah perjalanan republik ini berjalan lurus tanpa jeda. Namun sejarah pernah mencatat sebuah momen genting ketika Indonesia nyaris dianggap bubar oleh dunia internasional. Pada saat itu, ada satu nama yang berdiri di garis depan menjaga nyala republik: Syafruddin Prawiranegara.

Desember 1948 menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah Indonesia. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, Belanda melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap. Para pemimpin utama negara dibawa ke pengasingan. Dunia internasional pun mulai meragukan eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka.

Dalam situasi yang nyaris tanpa harapan itu, republik membutuhkan kepemimpinan darurat. Jika tidak ada pemerintahan yang berjalan, Belanda bisa dengan mudah mengklaim bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Di sinilah peran Syafruddin Prawiranegara menjadi krusial.

Lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Syafruddin, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, berada di Sumatera ketika agresi terjadi. Melalui komunikasi yang terbatas dan penuh risiko, ia menerima mandat untuk membentuk pemerintahan darurat demi menjaga kelangsungan negara. Maka pada 22 Desember 1948, berdirilah Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Langkah ini bukan sekadar simbolis. PDRI menjadi bukti konkret kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, masih memiliki pemerintahan, dan masih berjuang. Syafruddin memimpin dari pedalaman, berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran Belanda. Dalam kondisi serba terbatas, ia mengoordinasikan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan menjaga legitimasi diplomatik republik.

Tanpa PDRI, sangat mungkin Belanda berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia telah runtuh. Perjuangan diplomasi di forum internasional pun akan kehilangan pijakan. Namun berkat kepemimpinan Syafruddin, Indonesia tetap berdiri—meski dalam bentuk pemerintahan darurat di tengah hutan Sumatera.

Setelah tekanan internasional memaksa Belanda berunding, Soekarno dan Hatta dibebaskan. Pada Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandat kepemimpinan kepada mereka. Ia tidak mempertahankan kekuasaan. Ia tidak mencari panggung. Ia menjalankan tugasnya, lalu mundur dengan tenang.

Dari Pahlawan ke Terdakwa Politik

Namun perjalanan hidup Syafruddin tidak berhenti di sana. Ia dikenal sebagai sosok yang kritis, berintegritas, dan berani menyuarakan pendapat. Pada akhir 1950-an, ia terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin sentralistis dan condong ke pengaruh Partai Komunis Indonesia.

Keterlibatan ini membuat posisinya berubah drastis di mata pemerintah. Dari penyelamat republik, ia dicap sebagai pemberontak. Syafruddin akhirnya ditangkap dan dipenjara pada masa pemerintahan Soekarno. Sebuah ironi sejarah yang pahit: orang yang pernah menjaga eksistensi negara justru harus merasakan jeruji besi karena sikap politiknya.

Sejarah memang tidak selalu hitam-putih. Dalam pusaran politik, peran dan posisi seseorang bisa berubah seiring dinamika kekuasaan. Namun jasa Syafruddin dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia pada 1948 tetap tak terbantahkan.

Pengakuan yang Datang Terlambat

Bertahun-tahun setelah wafatnya, negara akhirnya memberikan penghormatan resmi. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 113/TK/Tahun 2011, Syafruddin Prawiranegara ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Pengakuan ini menjadi bentuk koreksi sejarah atas peran besarnya dalam masa krisis republik.

Kisah Syafruddin Prawiranegara mengajarkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya ditopang oleh nama-nama yang sering disebut di buku teks. Ada tokoh-tokoh yang bekerja dalam sunyi, mengambil keputusan besar di saat genting, dan rela menanggung konsekuensi politik yang berat.

Jadi, ketika muncul pertanyaan, “Jika Soekarno-Hatta Tak ada, siapa yang mengurus negara?” Jawabannya bukan sekadar teori. Sejarah mencatat bahwa pada masa paling genting, Syafruddin Prawiranegara berdiri dan memastikan Indonesia tetap hidup.

Di balik gemerlap nama besar para presiden, ada sosok yang pernah memegang kemudi republik dalam badai. Dan tanpa keberanian itu, mungkin sejarah Indonesia akan berbeda hari ini.**DS

Baca juga artikel lainnya :

chris-lesmana-desainer-asal-bandung-di-balik-ikon-modern-volkswagen