Negara Bisa Ambil Alih Tanah Terlantar, Apa Dampaknya bagi UMKM?

Eksplora.id - Kebijakan negara terkait pengelolaan tanah kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui berbagai regulasi memberikan kewenangan untuk mengambil alih tanah dan kawasan yang dinilai terlantar atau tidak dimanfaatkan secara produktif. Langkah ini umumnya dikaitkan dengan peran Badan Pertanahan Nasional dalam menertibkan lahan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan demi kepentingan ekonomi dan sosial. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan penting: bagaimana dampaknya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali bergantung pada akses lahan untuk menjalankan usaha mereka?

Mengapa Negara Mengambil Alih Tanah Terlantar?

Tanah terlantar umumnya didefinisikan sebagai lahan yang telah memiliki hak kepemilikan atau penguasaan, tetapi tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melihat kondisi ini sebagai potensi yang terbuang, terutama di tengah kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Dengan pengambilalihan, negara dapat mengalokasikan kembali lahan tersebut untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Peluang Baru bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM, kebijakan ini sebenarnya membuka peluang yang cukup besar. Ketika negara mengambil alih lahan terlantar, ada kemungkinan lahan tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan produktif, termasuk usaha kecil dan menengah.

UMKM yang bergerak di sektor kuliner, pertanian, kerajinan, hingga perdagangan memiliki peluang untuk mendapatkan akses lahan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, lahan-lahan tersebut dapat diubah menjadi sentra usaha, pasar rakyat, atau kawasan ekonomi mikro yang mendukung pertumbuhan lokal.

Selain itu, pengelolaan lahan yang lebih terstruktur juga dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, di mana pelaku UMKM memiliki kepastian tempat usaha dan tidak lagi bergantung pada lokasi yang bersifat sementara atau tidak legal.

Risiko dan Tantangan yang Perlu Diwaspadai

Meski menawarkan peluang, kebijakan ini juga menyimpan sejumlah risiko, terutama bagi UMKM yang selama ini memanfaatkan lahan tanpa status kepemilikan yang jelas. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha kecil menempati lahan yang secara administratif dianggap terlantar, meskipun secara faktual digunakan untuk aktivitas ekonomi.

Jika tidak ada pendataan yang akurat, pengambilalihan lahan oleh negara bisa berdampak pada penggusuran atau kehilangan tempat usaha bagi UMKM. Hal ini tentu berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha, bahkan mengancam sumber penghasilan mereka.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa lahan yang telah diambil alih justru dialokasikan untuk kepentingan skala besar, seperti proyek properti atau investasi besar, sehingga UMKM tidak mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Pentingnya Regulasi yang Berpihak

Agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif, diperlukan regulasi turunan yang berpihak pada pelaku UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses identifikasi tanah terlantar dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

Lebih dari itu, perlu ada skema khusus yang memberikan prioritas kepada UMKM dalam pemanfaatan kembali lahan. Misalnya melalui program sewa murah, kemitraan usaha, atau pengelolaan bersama berbasis komunitas.

Peran lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM juga menjadi penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha kecil mendapatkan akses, pendampingan, dan perlindungan dalam memanfaatkan peluang ini.

Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi Lokal

Jika dikelola dengan baik, pengambilalihan tanah terlantar dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar.

UMKM yang mendapatkan akses lahan akan lebih mudah berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat struktur ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan.

Namun sebaliknya, tanpa pengelolaan yang inklusif, kebijakan ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan, di mana pelaku usaha kecil semakin tersisih oleh kekuatan modal besar.

Kebijakan negara dalam mengambil alih tanah terlantar merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bagi UMKM, kebijakan ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan, tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan.

Kunci utamanya terletak pada keberpihakan kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Jika dikelola secara adil dan transparan, bukan tidak mungkin tanah-tanah terlantar tersebut justru menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.**DS

Baca juga artikel lainnya :

rp132-triliun-hasil-sitaan-kasus-korupsi-cpo-bisa-renovasi-ribuan-sekolah