PMT-AS di Era Soeharto: Saat Program Gizi Sekolah Juga Menggerakkan Ekonomi Desa

Program PMT-AS era Presiden Soeharto pernah menjadi solusi gizi anak sekolah sekaligus penggerak ekonomi desa. Mengandalkan bahan lokal dan ibu-ibu PKK, program ini terhenti akibat krisis 1998.

Apr 27, 2026 - 21:35
 0  3
PMT-AS di Era Soeharto: Saat Program Gizi Sekolah Juga Menggerakkan Ekonomi Desa
sumber foto : gg

Eksplora.id - Jika menengok kembali catatan sejarah Orde Baru, ada satu program yang cukup menarik untuk diingat—bukan hanya karena tujuannya, tetapi juga karena pendekatan yang digunakan.

Pada tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang PMT-AS, yang berfokus pada Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Program ini dirancang sederhana, namun menyasar dua hal sekaligus: perbaikan gizi anak sekolah dan penguatan ekonomi lokal.

Fokus pada Gizi Anak Sekolah di Daerah Tertinggal

PMT-AS menyasar siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, terutama di daerah tertinggal. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak mendapatkan tambahan asupan gizi minimal tiga kali dalam seminggu.

Yang menarik, program ini tidak mengandalkan menu mahal atau distribusi besar-besaran dari pusat. Justru sebaliknya, menu yang disajikan sangat sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat.

Beberapa contoh menu yang digunakan antara lain:

  • bubur kacang hijau
  • telur rebus
  • umbi-umbian lokal

Pendekatan ini membuat program lebih mudah dijalankan sekaligus relevan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dapur Desa, Bukan Vendor Besar

Salah satu kekuatan utama PMT-AS terletak pada pelaksanaannya. Program ini tidak diserahkan kepada vendor besar atau perusahaan katering, melainkan dijalankan langsung oleh masyarakat desa.

Peran penting dipegang oleh PKK, khususnya ibu-ibu di tingkat desa yang menjadi pengelola dapur dan penyedia makanan.

Dengan pola ini, distribusi makanan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Ekonomi Lokal Ikut Bergerak

Dampak PMT-AS tidak berhenti pada aspek gizi. Karena bahan baku diambil dari hasil bumi setempat, program ini secara langsung mendorong aktivitas ekonomi desa.

Petani lokal menjadi pemasok utama bahan pangan. Hasilnya:

  • produk pertanian terserap
  • perputaran uang terjadi di desa
  • dan masyarakat ikut merasakan manfaat ekonomi

Model ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial bisa dirancang untuk memberikan efek ganda—tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi juga menggerakkan sektor lain.

Terhenti karena Krisis 1998

Namun, program ini tidak berjalan lama. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda Krisis Moneter 1998 yang berdampak besar pada kondisi ekonomi nasional.

Anggaran negara mengalami tekanan berat, dan berbagai program pemerintah, termasuk PMT-AS, tidak dapat dilanjutkan. Situasi ini juga beriringan dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Akhirnya, program yang sempat berjalan ini harus berhenti di tengah jalan.

Pelajaran dari Masa Lalu

Melihat kembali PMT-AS, ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran penting:

  • pendekatan berbasis lokal dapat meningkatkan efektivitas program
  • pelibatan masyarakat membuat program lebih berkelanjutan
  • kebijakan sosial bisa dirancang untuk sekaligus mendorong ekonomi

Setiap era pemerintahan memiliki tantangan dan cara masing-masing dalam merespons kebutuhan masyarakat. Namun, pengalaman masa lalu seperti PMT-AS menunjukkan bahwa solusi sederhana, jika dirancang dengan tepat, bisa memberikan dampak yang luas.

Program PMT-AS di era Orde Baru menjadi contoh bagaimana kebijakan gizi anak sekolah bisa berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi desa.

Meski terhenti akibat krisis, konsep yang diusung tetap relevan hingga hari ini. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari—agar kebijakan masa kini bisa menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.**DS


Referensi:

  1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
  2. Laporan Pelaksanaan PMT-AS oleh Bappenas dan Departemen Dalam Negeri (1997–1998)
  3. Jurnal Kebijakan Publik tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui PMT-AS Era Orde Baru.

Baca juga artikel lainnya :

potensi-pemborosan-program-mbg-capai-rp14-triliun-per-tahun-bapanas-soroti-14-juta-ton-makanan-terbuang