Indonesia Terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 di Usia ke-20 Lembaga
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dengan dukungan Asia-Pasifik, menegaskan peran diplomasi RI di forum HAM global.
Eksplora.id - Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut. Kepercayaan ini diberikan dengan dukungan penuh dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik, menandai posisi strategis Indonesia dalam percaturan diplomasi global.
Terpilihnya Indonesia mencerminkan pengakuan internasional atas konsistensi dan peran aktif diplomasi Indonesia dalam mendorong dialog, perdamaian, serta perlindungan hak asasi manusia di berbagai forum internasional.
Diplomat Senior RI Pimpin Seluruh Sidang Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, diplomat senior Republik Indonesia, akan memimpin seluruh rangkaian sidang Dewan HAM sepanjang tahun. Dalam perannya, ia bertanggung jawab menjaga jalannya diskusi, memfasilitasi dialog antarnegara, serta memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara adil dan seimbang.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan yang netral, inklusif, dan berlandaskan prinsip multilateralisme, di tengah situasi global yang semakin kompleks dan penuh ketegangan geopolitik.
“A Presidency for All”: Visi Kepemimpinan Indonesia
Mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia ingin memastikan bahwa Dewan HAM PBB menjadi ruang dialog yang terbuka bagi seluruh negara, tanpa diskriminasi dan kepentingan sepihak. Fokus utama kepemimpinan Indonesia mencakup penguatan dialog global, peningkatan kredibilitas mekanisme HAM PBB, serta pencarian solusi bersama atas berbagai krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di dunia.
Tema ini juga mencerminkan pendekatan khas diplomasi Indonesia yang menekankan jembatan komunikasi, bukan konfrontasi.
Menegaskan Peran Indonesia di Tengah Dunia yang Berkonflik
Kepercayaan internasional ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan diplomasi menengah (middle power) yang berpengaruh dan dipercaya. Di tengah meningkatnya konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan polarisasi global, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara prinsip HAM universal dan realitas politik internasional.
Tahun 2026 akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan global yang inklusif dan dialogis masih relevan dan dibutuhkan.**DS
Baca juga artikel lainnya :
